Limber : Mungkin Ratissa Sudah Pikun

AMBON,SwaraMaritim – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Frengky Limber membantah pernyataan Ketua Komisi C, Sony Ratissa, dibeberapa media di Ambon, yang mengatakan bahwa Limber telah mengkangkangi prosedur pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati atas tatakelola anggaran tahun 2017.

Menurut Ratissa, saat paripurna pembahasan LPJ digelar sesuai hasil rapat pada masing-masing komisi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB diharuskan menjelaskan pengelolaan anggaran dan program yang sudah direalisasikan.Namun, paripurna yang dipimpin langsung oleh Limber justru tidak memberikan kesempatan kepada Pemkab MTB menjelaskan hal dimaksud, tetapi langsung beranjak pada agenda tanggapan masing-masing komisi.

Limber menegaskan, jika dirinya melangkahi sidang paripurna tersebut, itu berarti LPJ tidak bisa dikonsultasikan ke Provinsi. Saat ini segala administrasinya sudah beres, sehingga LPJ siap dikonsultasikan.
“Selasa 4 September 2018 kemarin, saya yang mempimpin sidang paripurna. Dan dalam sidang itu, saya memberikan kesempatan kepada Saudara Bupati yang saat itu di wakili Sekda Pietter Rangkoratat, untuk menjelaskan hal-hal yang dimaksud.
Mengingat sebelum itu, telah dilakukan sidang paripurna pada Kamis-Jumat 30-31 Agustus 2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Piet Kait Taborat.
Mungkin Pak Ratissa sudah pikun, sehingga tidak ingat siapa yg pimpin sidang,”tandas Limber pada wartawan di Ambon, pada Senin (10/9).

Terkait sikap walkout PKPI, Limber menjelaskan itu paripurna bukan paripurna istimewa. Jadi merupakan rapat yang bersifat pengambilan keputusan bukan seremonial. Jadi ada risalah sidang.
“Paripurna per 31 Agustus, Ketua Komisi C tidak bisa menyampaikan laporan komisi secara lengkap, yang seharusnya pimpinan tau apa yang terjadi ditingkat komisi. Kalau tidak disampaikan, bagaimana mau dijawab? Begitu juga komisi A, dua minggu kerja apa saja kok berdalil laporan belum siap?”tanyanya.

Limber juga heran. Mengapa hal ini tidak ditanyakan ke Wakil Ketua DPRD. Karena menurutnya, secara pribadi dia sudah mengontak Ketua Komisi A dan sudah menyampaikan laporan. Hanya saja belum ada komunikasi dengan Ketua Komisi C, Sony Ratissa.
“Saya kira ini sengaja dilakukan untuk memperhambat LPJ dimaksud. Padahal, jika LPJ ini tidak ditetapkan sesuai waktu, maka Pemkab MTB akan dikenai sanksi. Oleh karena itu kita minta untuk dipercepat,”ungkapnya.

Dirinya menegaskan, Paripurna telah sinkronisasi, dimana semua komisi menyampaikan laporan komisinya, dan telah ketuk palu persetujuan oleh Wakil Ketua, PK Taborat, sehingga tanggal 4 September agenda sidang sudah sampai pada kata akhir fraksi.
“Saat pertemuan dengan Gubernur, kami telah menyampaikan semua permasalahan, dan menurut Pemprov semuanya telah memenuhi syarat sehingga evaluasi bisa dilanjutkan dengan aman dan lancar sampai selesai pada tanggal 8 kemarin. Jika Pemprov sudah setuju, berarti sudah selesai,”ungkapnya.

Dikatakannya, jika ada persoalan, seharusnya semua berpikir untuk menyelesaikan masalah itu, bukan malah bikin masalah. “Kalau mau buka-bukaan, maka saya akan ladeni. Siapa yang main mata? Mereka justru minta kata akhir fraksi dibuat di Ambon. Apakah saya menyelamatkan atau mencederai lembaga dengan kata akhir fraksi di Provinsi? Kita ikut mekanisme saja,”ujarnya. (SwM01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *