Sosialisasi Dan Implementasi Perpres 2018

AMBON, SwaraMaritim – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, bekerja sama dengan Badan Pengolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

Kegiatan ini berlangsung dari 1- 6 Oktober 2018,  di Aula Gedung BPSDM Maluku.

Dalam sambutan Sekda Maluku yang dibacakan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Maluku. Ismail Usemahu, mengatakan, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta peraturan perubahannya, dirasa sangat perlu dan penting untuk menyampaikan pokok-pokok dan substansi yang tertuang dalam peraturan yang baru kepada masyarakat, stakeholder terutama pengelola atau yang beraktifitas pada pengadaan barang/jasa pemerintah. “Karena kegiatan ini juga sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan umum dan etika pengadaan, sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat menghasilkan proses pengadaan yang kredibel, serta memberi hasil yang tepat sesuai kebutuhan serta menghindarkan para pelaku pengadaan dari permasalahan hukum,” paparnya.

Bimtek PBJ kali ini diikuti 100 peserta yang terbagi dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, seperti Kabupaten Buru, Kabupaten SBB, Kabupaten MTB, Kabupaten MBD, Kabupaten SBT, Maluku Tengah, Pemda dan BUMD.

Adapun materi yang diberikan berupa sosialisasi tentang Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah serta Implementasinya yang meliputi, perencanaan pengadaan, evaluasi penawaran, pengendalian kontrak dan SPSE V.4.2 dengan menghadirkan Narasumber dari Bapak Hamka.

Dia mengakui, untuk menuju ke pemerintahan yang baik, pemerintah saat ini berupaya agar kelancaran pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Oleh karena itu upaya yang kini dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui sosialisasi bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah, untuk itu maka kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola barang jasa di Provinsi Maluku umumnya perlu ditingkatkan kemampuannya untuk dapat memahami dan melaksanakan tugas – tugas pemerintah secara benar sehingga kualitas pengelola barang jasa pemerintah di Provinsi Maluku lebih meningkat lagi,” tandasnya.

Dia mengucapkan terima kasih atas nama Pemerintah Daerah untuk penyelengaraan kegiatan ini oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dan difasilitasi juga oleh LKPP untuk pelaksanaan ujiannya, kiranya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
“Kepada peserta, saya berharap dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar bisa memahami dan mendalami apa yang di sampaikan oleh para narasumber selama kurang lebih 5 hari. Sehingga dalam Pelaksanaan ujian nanti berhasil dengan baik, yang tentunya akan mengakibatkan bertambahnya ahli ditingkat dasar pengadaan barang jasa Pemerintah yang bersertifikat sehingga pelaksanaan pengadaan barang jasa Pemerintah dimasa mendatang akan lebih baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres 16 Tahun 2018,” harapnya. (SwM02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *