Cegah Konflik Sosial, Kejagung Gelar Harmonisasi Penegakan Hukum

AMBON, SwaraMaritim – Seperti makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka keberagaman yang ada di Indonesia harus dijaga dengan Pancasila. Oleh karena itu, segenap warga diajak untuk membangun hati, pikiran, lisan, dan perilaku sesuai dengan semangat merah putih. Jika tidak diingatkan dan dilatih, maka semangat keberagaman tidak akan berkembang dengan sendirinya.

Hal itu disampaikan Intel Kejagung RI, Imran, SH. MH, ketika membuka kegiatan peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Bidang Intelijen Kejakasaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Imran menerangkan bahwa, yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar pendekatan keamanan dan pembangunan fisik,  tetapi juga pendekatan budaya serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, yakni kegotongroyongan, kepedulian, keberagaman, dan toleransi.

Oleh sebab itu, harmonisasi dan keserasian sosial juga harus tetap menjaga nilai kearifan yang diwariskan leluhur bangsa, sekaligus untuk merespon isu-isu, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, seperti radikalisme, terorisme, gerakan intoleran.

Dengan demikian akan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik sosial yang bisa mengganggu dan mengancam integritas bangsa.

Sementara itu dia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan aturan tentang pembentukan Tim Terpadu yang melakukan penanganan konflik sosial, yakni Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2012, UU nomor 2 tahun 2016, serta Permendagri Nomor 42 tahun 2015.

Di tingkat nasional Kejagung RI berperan sebagai Wakil Ketua Tim Terpadu, sedangkan untuk tingkat Provinsi Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri berperan sebagai Wakil Ketua dan Kasi Intel sebagai Wakil Sekretaris.

Dia melanjutkan bahwa penanganan konflik sosial terdiri dari 3 tahap, yaitu pencegahan, penyelesaian dan pemulihan. Selama ini kita lupa untuk mengantisipasi gesekan sosial sejak awal.

Tugas tim terpadu adalah menyusun rencana aksi terpadu yang terkoordinasi, mengarahkan pengendalian, dan melakukannya sejak dini.

Kemudian dia menambahkan, hasil survei terbaru terhadap berbagai lembaga dari mulai pelajar dan aparat sipil negara terlihat adanya penurunan pemahaman tentang Pancasila.

Oleh karena itu, selain menghadirkan para perwakilan SKPD dan instansi vertikal, kegiatan ini juga melibatkan anak-anak pelajar tingkat SMA sebagai peserta.

Dia berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan turut serta mengantisipasi perkembangan ideologi yang anti Pancasila. (SwM02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *