Aktivis Jangan Rugikan Wartawan Dengan Opini Sesat

AMBON, SwaraMaritim.com – Demonstrasi termasuk hak demokrasi yang idealnya bisa dilakukan secara damai, intelek, dan santun. Hanya saja hak ini biasanya diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbuat rusuh.

Demonstrasi juga merupakan media mencerdaskan atau pembodohan secara massif. Karena memang yang berperan dalam kegiatannya adalah massa yang berjumlah banyak, sehingga opini yang dimunculkan pun memiliki kekuatan massa.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Sekretariat Wilayah (Setwil) Provinsi Maluku, Umar Wattiheluw, Sabtu (23/04/2019).

Wattiheluw menilai sebagian aktivis di Maluku tidak memahami fungsi aksi, hak dan kewajibannya sebagai agent of control di tengah-tengah masyarakat.

“Hal ini dapat dilihat dengan gerakan masif yang dimainkan kelompok mahasiswa yang melakukan aksi baru-baru ini,” akuinya.

Dikatakan, adalah benar jika mahasiswa turun jalan untuk melakukan protes terhadap sebuah problem ditemui, yang mana sebelumnya telah buntut jalan keluarnya melalui mediasi.

“Akan lebih salah lagi, jika turun aksi melanggar hak-hak warga negara lain apalagi melakukan kegadungan yang berefek besar, menggangu KAMTIBMAS” jelas Wattiheluw.

Wattiheluw mengakui, seorang mahasiwa yang pada akhirnya memilih jalan menjadi aktor dalam demonstrasi massa, artinya dia sendiri telah memilih menjadi seorang publik figur.

Peran media dalam hal ini memberitakan/menyampaikan adanya aksi sudah barang tentu sebuah keharusan. Apalagi aksi tersebut untuk kepentingan orang banyak.

Nyatanya di Maluku, kota Ambon khususnya, akibat ketidak pahaman aktivis era ini, akhirnya menciptakan kegaduhan dengan sebaran ujaran kebencian menjadi sebuah kemirisan tersendiri.

“Alhasil ada yang menjadi korban fitnah, korban ban ujaran kebencian melalui media sosial,” akui Wattihelu.

Wattiheluw memberikan contoh dalam aksi para aktivis di lokasi gong perdamaain kota Ambon pekan kemarin.

Dirinya melihat, akibat dari arogansi para aktivis ini, mengakibatkan sejumlah pihak merasa dirugikan. Termasuk didalamnya sejumlah pekerja media dan perusahan pers di Maluku.

“Bertebaran dari grup ke grup media sosial sejumlah oknum aktivis menyatakan sikap lawan dengan tensi yang tidak wajar. Menyebar opini yang tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Ini berpotensi buruk tentunya,” papar dia.

Wattiheluw mengingatkan, aktivis yang telah memilih jalan demonstrasi kemudian menjadi aktor, harus tahu apa itu hak tolak, hak jawab dan hak koreksi sebagai publik
figur.

Selain itu, berkembangnya tecnologi era ini, memaksakan para aktivis juga wajib memperlajari metode penulisan berita.

“Yang saya tangkap dalam berita kejadian tersebut di beberapa media online, rata-rata itu berita pantauan,” akui Wattiheluw.

Dilanjutkan, biasnya akan ada berita lanjutan atau nantinya akan ada penjelasan lainnya setelah berita pantauan dinaikan di media online.

“Mereka arogan dan langsung menuding. Wartawan di Maluku bisa terancam dengan sikap arogansi Mahasiswa seperti ini,” ulas Wattiheluw.

Padahal dalam aturannya jika mau mengikuti alur, mestinya menggunakan Hak Jawab. Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau
sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Ada juga hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang
orang lain.

“Implementasi hak tersebut, tertuang dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) UU pers, bahwa Pers wajib melayani hak jawab dan Pers juga wajib melayani hak tolak. Hak tolak ini
juga diperkuat di pasal 4 ayat (4) yang menegaskan, bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,” papar Wattiheluw.

Menutup keterangannya, dirinya menilai secara hemat, aktivis yang melakukan aksi pekan kemarin syarat akan kepentingan. Membentuk opini yang terkesan melancarkan
ujaran kebencian terhadap oknum kepolsian.

“Saya sarankan laporkan jika ada indikasi kelalaian hukum. Jangan dengan mengiring opini publik untuk membeci Polri di Maluku. Harus lebih rasional dalam menyikapi
ini,” tuturnya. (SwM03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *