Tuasikal Pastikan Akan Lakukan Pemecatan ASN Korupsi

MASOHI, SwaraMaritim.com – Berdasarkan  Surat Keputusan Bersa (SKB) Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, maka dalam waktu dekat, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal SH akan lakukan pemecatan terhadap ASN. PAemecatan dengan tidak hormat sekaligus melakukan pemberhentian atau pemutusan gaji terhadap 15 ASN baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun akibat terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

Mereka yang akan di pecat serta di lakukan pemutusan gaji adalah, Josina Matulessy,S.Pd yang merupakan ASN pada SMP Negeri 2 Nusalaut di negeri Ameth dengan tahun kasus 2013, Arselina Simatauw yang juga merupakan ASN pada SMP Negeri 2 Nusalaut tahun kasus 2013

Suprianto yang merupakan ASN aktif di SD Negeri 1 Sariputih Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun kasus 2013, drg. Sartjen Pattinaya ASN pada Puskesmas Perawatan Negeri Alang tahun kasus 2014.

Frederik Siahaya yang merupakan ASN pada kantor Camata Saparua (mantan camat) tahun kasus 2015, Martinus Huka ASN pada SD Negeri 1 Lilibooi kecamatan Leihiti Barat dengan tahun kasus 2015

Dra. Ny. Juliana Lumalessil ASN pada dinas Disdukcapil Malteng yang kini di perbantukan pada BKPSDM dengan tahun kasus 2015, Daragaip Tualeka yang juga merupakan ASN pada Dinas Disdukcapil dengam tahun kasus 2015, serta Jhony Richard Wattimury ASN pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (mantan bendahara Panwas malteng tahun 2017) dengan tahun kasus 2018.

Selain sembilan  ASN aktif ada juga enam ASN yang berstatus pensiun yaitu : Syukur Puasa tahun kasus 2012, Ngatmin Syahrir tahun kasus 2012, Paulina Nanlohy tahun kasus 2013, dr. Abraham Toisuta (mantan Kadis Dukcapil Malteng) tahun kasus 2016, Alex Kuway tahun kasus 2016 dan Jendrik Latupeirissa tahun kasus 2018.

Menyikapi hal ini, Bupati Malteng Abua Tuasikal,SH ketika dimintai keterangannya oleh media ini di Pendopo Bupati pada Minggu (26/05/2019), membenarkan hal ini.

“Ya, memang benar bahwa dalam waktu dekat Pemkab Malteng akan melakukan upaya pemecatan kepada ASN yang terlibat kasus korupsi yang sudah mendapat putusan dari pengadilan yang menyatakan bersalah yang berkekuatan hukum tetap atau Inkracht?”ungkapnya.

Menurutnya, selain  pemecatan juga di lakukan pemberhentian hak-hak mereka seperti gaji maupun tunjangam lainnya yang di peroleh dari negara, serta melakukan pemutusan gaji kepada mereka (ASN) yang sudah berstatus pensiun.

“Nanti kalau bagian Hukum Pemkab Malteng sudah merampungkan nama-nama ASN dan melakukan penelitian kepada mereka, berdasarkan aturan yang di tetapkan melalui keputusan bersama antara Mendagri, MenPan RB dan Kepala BKN, baru nama -nama ASN dan pensiunan tersebut di sampaikan kepada BKPSDM untuk di tindak lanjuti,”katanya.

Sementara itu saat di tanya terkait dua ASN masing-masing dr. Mo Latuamury dan Nirwati yang merupakan terpidana kasus korupsi dana Alkes tahun 2015, Tuasikal katakan kalau keduanya masih melakukan upaya hukum terakhir yaitu PK (Peninjauan Kembali).

“Nantinya kalau upaya hukum terakhir ini keduanya tetap di putuskan bersalah dan mendapat hukuman yang di tetapkan oleh hakim PK sebagai putusan hukum tetap atau inkracht maka baru pemerintah daerah mengambil langkah proses pemecatan kepada keduanya,”tandasnya. (SwM04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *