Warga Binaan Rutan Kelas II B Masohi Dapat Remisi Hari Raya Idul Fitri 1440 H

.MASOHI, Swaramaritim.com -Sebanyak 47 warga binaan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Masohi mendapat keringanan hukuman (Remisi) hari-hari besar keagamaan dari Menteri Hukum dan HAM RI pada puncak perayaan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Berdasarkan pantauan media ini di Rutan Kelas II B Masohi pada Rabu (05/06/2019) pemberian remisi oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada 47 warga binaan tersebut di laksanakan usai pelaksanaan Solat Ied oleh kepala Lapas II B Masohi, Iwan Setiawan.

Penerimaan remisi tersebut bervariasi mulai dari remisi 15 hari, 30 hari dan 45 hari kepada warga binaan yang tersangkut pada beberapa kasus seperti kasus perlindungan anak, narkoba, korupsi, penganiayaan, asusila, pembunuhan, pencurian, penipuan dan kasus pelanggaran lalu lintas.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang di bacakan kepala Rutan Kelas II B Masohi,Iwan Kurniawan, mengatakan manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal. Dengan akal ini tercipta kehendak bebas atau free will pada diri setiap manusia.

“Kehendak bebas atau free will ucap Laoly merupakan kemampuan manusia untuk memilih diantara berbagai rencana tindakan yang berbeda menurut kehendaknya sendiri. Karena kehendak bebas itu terkadang manusia melakukan kesalahan dalam membuat keputusan,”jelasnya.

 

Dia mengatakan, keberadaan warga binaan saat ini di Lapas/rutan juga tidak terlepas dari ketentuan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa.

“Olehnya itu kehidupan selama menjalani pidana jangan diasumsikan sebagai suatu derita, melainkan harus disikapi sebagai suatu sarana introspeksi diri agar menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan,” ucap Menteri.

Sistem Pemasyarakatan menurut Yasonna Laoly,  bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik, untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat di sekitarnya,”ujarnya.

Dikatakannya, pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

“Untuk itu sebagai Men Kum HAM saya meminta kepada seluruh WBP agar memahami bahwa remisi yang terima oleh warga binaan hari ini adalah salah satu hak yang diberikan oleh Negara atas pencapaian yang sudah di lakukan oleh warga binaan selama menjalani pembinaan di Lapas dan Rutan,”ungkapnya.

Menteri menegaskan, pemberian remisi khusus Hari Raya ldul Fitri diharapkan dapat memotivasi warga binaan untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan yang sedang di laksanakan.

Ditambahkannya kalau saat ini Lapas dan Rutan masih mengalami kelebihan kapasitas.

“Pada bulan Mei 2019 jumlah Tahanan dan Narapidana rata-rata kurang Iebih 258.000 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 126.804 orang. Kondisi ini sungguh berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pembinaan kepada WBP,”bebernya

Namun Mentri menjelaskan, ditengah keterbatasan tersebut pemerintah terus berusaha untuk mengubah paradigma Iayanan Pemasyarakatan menjadi tidak sulit, tidak rumit, tidak berbelit, dan mengubah hari menjadi menit.

“Dengan menerapkan Iayanan berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, meningkatkan transparansi, dan kepastian hukum bagi warga binaan,”tandasnya.

Kedepan Yasonna mengatakan, akan dilaksanakan program revitalisasi pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan menguatkan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana, yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang lagi perbuatan yang melanggar hukum, mereka memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang baik agar kembali ke masyarakat dengan baik, pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan, jelasnya.

“Kepada seluruh WBP, saya mengajak untuk terus berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar tata tertib di Lapas/Rutan, sehingga dapat menjadi bekal mental sosial keterampilan untuk saudara kembali ke masyarakat,” pinta Menteri.

Sementara itu kepala Rutan Kelas II B Masohi , Iwan Setiawan,  ketika di mintai keterangan terkait proses perolehan remisi, dirinya mengatakan, usulan untuk warga binaan mendapatkan remisi atau keringanan hukuman itu di usulkan secara online ke Kemen Kum HAM berdasarkan fakta dan data warga binaan selama menjalani masa hukuman.

“Setelah kami melakukan usulan, pihak Kementerian Hkum dan HAM melakukan telaah dan penilaian baru di keluarkannya remisi berdasarkan Surat Keputusan yang di tetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM,”katanya.

Olehnya itu setelah mendapat remisi atau keringanan hukuman oleh warga binaan, maka pihak Rutan sangat mengharapkan agar semua warga binaan yang mendapat keringanan hukuman agar tetap aktif dan mengikuti pembinaan yang dilaksanakan Rutan dan terus menjaga sikap dan perilaku agar berkelakuan baik dan tidak membuat pelanggaran, itu salah satu syarat untuk mendapatkan remisi.

Dirinya mengaku kalau pelayanan yang di lakukan pihaknya selama ini kepada warga binaan sudah sangat maksimal, sesuai harapan masyarakat maupun pemerintah seperti layanan kunjungan, layanan hak-hak warga binaan termasuk remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun hak lainnya. (SwM04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *