Dana Desa Raib Dalam Jumlah Yang Besar

AMBON, SwaraMaritim.com – Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa bantuan Dana Desq (ADD) harus di audit oleh tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di setiap daerah yang bermasalah dengan dana desa tersebut.

Dengan adanya intruksi dari presiden, masyarakat mempunyai hak dan fungsi kontrol terkait ADD di dalam desanya, bisa melapor ke pihak yang berwajib.

Hal ini terjadi di Desa Titawai, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan jumlah Dana Desa sebesar Rp 1 Milyar per tahun.

Menurut salah satu tokoh masyarakat, GM, yang diwawancarai media ini lewat  telepon yang tidak ingin namanya di sebut, pada Senin (10/6/2019), bahwa pemakaian dana desa oleh aparatur desa Titawai tidak sesuai. Oleh karena itu perlu di audit oleh KPK.

“Anggaran yang begitu besar raib entah kemana. Padahal pembangunan dalam desa tidak sesuai dengan anggaran yang di kucurkan oleh pemerintah pusat,” ujar GM.

GM mengatakan, uang desa yang hilang cukup besar jumlahnya , kalau di biarkan terus menerus bagaimana desa bisa maju? “Dana di cairkan oleh orang- orang tertentu dan tidak ada keterbukaan bagi masyarakat Titawai,”ungkapnya.

Menurutnya, dari keterangan aparatur desa,  uang itu untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat , tapi masyarakat tidak sejahtara dan tidak ada pembangunan desa yang sesuai dengan anggaran yang di dapatkan.

Dirinya juga menjelaskan, pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan rencana anggaran , banyak yang fiktif , kerugian negara diatas Rp 1 miliar .

Dia berharap agar penyalahgunaan dana desa ini bisa di proses secara hukum oleh aparatur negara, karena merugikan negara setiap tahun.

“Ini adalah uang rakyat dan masyarakat harus menikmati pembangunan dan infrasuktur didalam desa dengan baik bukan di nikmati oleh orang- orang tertentu,dan bersenang- senang di atas penderitaan rakyat,”tegas GM. (SwM03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *