OKP Dan LSM Laporkan Bukti Pelanggaran PT. Karya Jaya Berdikari Ke DPRD

SAUMLAKI, SwaraMaritim.com – Beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), pada Senin (10/06/2019) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyerahkan bukti – bukti pelanggaran yang dilakukan PT. Karya Jaya Berdikari,

Kegiatan ini dimotori oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan beberapa wartawan Kepulauan Tanimbar.

Mereka tiba di gedung DPRD tepat pada pukul 14.00 WIT dan langsung disambut oleh tiga pimpinan komisi yakni, komisi A, B dan C. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi A, Simon J. Liur.

Laporan pelanggaran yang diserahkan adalah berupa bukti – bukti pelanggaran, yang mana PT. Karya Jaya Berdikari telah melewati batas ketentuan operasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Ada juga bukti pengrusakan hutan atau pembalakan hutan secara besar – besaran yang ditemukan di lapangan. Bukti lainnya adalah bahwa PT. KJB telah mengambil kayu dari hutan masyarakat adat, yang mana hutan tersebut berada di wilayah desa Lelingluan dan tidak masuk dalam RKTnya.

Selain itu, ada juga bentuk pelanggaran yang mana PT. KJB telah membuka akses jalan menuju bagian barat pulau Yamdena. Penggusuran beberapa ruas jalan itu menggunakan alat beran, dan tentunya merusak segala ekosistem disana dan merusah habitat hutan.

Dalam pertemuan tersebut,  para pimpinan komisi dan anggota DPRD lainnya juga menanyakan  ada tidaknya pelanggaran lain, selain pelanggaran – pelanggaran yang buktinya sudah diserahkan. Misalnya ada tidak bentuk reboisasi yang harusnya dilakukan oleh PT. KJB.

Namun perwakilan yang mempresentasikan bentuk – bentuk pelanggaran tersebut, Charles Tanago mengatakan bahwa dia dan tim tidak pernah menemukannya. “Ada beberapa pohon yg di berikan tanda merah dalam perjalanan namun dugaannya itu bukan hasil reboisasi PT.KJB Namun itu alami kondisi alam setempat,”jelasnya.

Pihak DPRD pun berjanji, dengan adanya bukti – bukti pelanggaran itu, mereka akan segera mengusulkan ke pimpinanan DPRD, agar segera melakukan Paripurna dalam waktu dekat untuk membentuk Pansus dan segera menginvestigasikan temuan – temuan yang ada.

Dengan adanya bukti – bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Karya Jaya Berdikari ini, masyarakat berharap agar DPRD dapat melanjutkannya ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI untuk disikapi dan juga Polres KKT sebagai penegak hukum di daerah.

Selanjutnya,  OKP maupun LSM akan meneruskan laporan beserta bukti – buktinya itu ke pihak Polres Kepulauan Tanimbar agar segera menghentikan proses pekerjaan PT. KJB hingga menunggu hasil putusan dari pemerintah pusat.(SwM04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *