KETUA MOI NTT SAYANGKAN PERNYATAAN KARO HUMAS NTT TENTANG MEDIA ONLINE

KUPANG, SwaraMaritim.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Herry F.F. Battileo, SH; MH sangat menyayangkan pernyataan dan penilaian yang dilontarkan oleh Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Setda NTT Dr. Marius Jelamu, MSi yang dilansir pada Pos Kupang terbitan Senin (17/6/2019) yang lalu.

Dalam pemberitaan itu, Marius Jelamu, menilai media online itu bagus karena dapat menembus dunia internasional, namun menurutnya, pemberitaan media online di NTT belum memberi informasi yang lengkap.

Menanggapi hal itu, Herry F.F. Battileo yang juga berprofesi sebagai pengacara mengatakan, hendaknya jangan memahami secara sempit terkait media online.
“Tentang media online, saya kira jangan pergunakan pemahaman sempit. Perlu banyak belajar, kalau negatif komentarnya karena tidak memahami apa sebenarnya itu media online”, ungkapnya.

Menurutnya, media online disebut media elektronik, oleh karena itu dalam penyajian berita, tidak seperti penulisan yang dimuat oleh koran atau media cetak.

“Di media online paling banyak 5 paragraf saja, yang penting substansi dari maksud dan tujuan isi berita. Sehingga tidak perlu panjang lebar dan berulang kalimat seperti media cetak”, kata Herry memberi penilaian.

Lebih lanjut Herry mengatakan, bahwa yang disampaikan Karo Humas dan Protokol tersebut menunjukkan kekurangpahaman maksud dan tujuan dari pemberitaan media online.

“Beliau (Marius Jelamu) tidak mengerti maksud dan tujuan dari sebuah pemberitaan di media online. Berarti, perlu banyak belajar memahami tulisan di media online. Pemberitaan media online hampir sama dengan pemberitaan di TV, tidak perlu banyak tulisannya. Kalau di TV, hanya gambar yang menceritakan peristiwa, itupun gambar berulang. Saya tidak sependapat dengan apa yang beliau maksudkan”, tegas Herry yang pernah menjabat selama 3 tahun sebagai Pemimpin Redaksi TOP TV Papua.

Herry menambahkan, Karo Humas Provinsi NTT seharusnya lebih menunjang kinerja gubernur melalui pemahaman Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga ada pemahaman terhadap arti dan maksud bahasa beberapa pernyataan dari gubernur.

“Selain itu juga, Karo Humas seharusnya lebih banyak berfungsi mengawal kebijakan publik gubernur dan dapat bekerjasama dengan media, sehingga pernyataan gubernur dapat tersaring dengan baik ketika di publish ke masyarakat,” pungkasnya. (SwM05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *