Diduga Ada Mafia Peradilan Di Pengadilan Negeri Saumlaki 

SAUMLAKI,  SwaraMaritim.com – Mafia peradilan menjadi sangat akrab dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Proses peradilan menjadi tidak bernilai untuk menindak para tersangka atau terdakwa. Padahal, melalui proses peradilan itulah, sesuatu tindak kejahatan dapat diungkapkan dengan seadil-adilnya.

Menguatnya abuse of power makin mengarah pada mekarnya mafia peradilan yang kini mulai tumbuh di Bumi Duan Lolat dan pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Dugaan tindakan abuse of power yang terjadi pada Pengadilan Negeri Saumlaki kali ini tentang kasus perkara Perdata bernomor 19/Pdt.G/2019/PN.SML.

Dalam kasus sengketa lahan tersebut, terdapat dugaan tindakan abuse of power oleh oknum Hakim berinisial AYT dan oknum Panitera berinisial HW yang berujung pemerasan dalam penanganan kasus dimaksud. Dugaan tindakan pemerasan dilakukan terhadap para tergugat atas nama Yoseph Belay sebagai tergugat I dan Wensislaus Belay sebagai tergugat II dalam proses peradilan sengketa lahan/tanah yang berlokasi di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Malahan terdapat cukup alat bukti yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan dugaan abuse of power berujung pemerasan oknum Hakim dan Panitera PN Saumlaki tersebut terhadap keluarga tergugat berupa rekaman video saat tatap muka secara langsung bersama pelaku serta bukti sms dari pelaku kepada tergugat yang sempat ditunjukan langsung oleh tergugat kepada wartawan, Jumat (25/10/2019).

Menurut keterangan Paulus Belay sebagai salah seorang anak dari tergugat I, dugaan pemerasan yang dilakukan berawal dari proses pertemuan antara oknum panitera dan hakim bersama para tergugat pada tanggal 18 Juli 2019. Ketika itu, para tergugat dihubungi oleh oknum panitera untuk bertatap muka langsung bersama dirinya dengan oknum hakim AYT guna membicarakan proses persidangan nanti yang berlokasi pada rumah dinas hakim AYT. Permintaan tersebut disetujui oleh para tergugat dan pertemuan tersebut pun dilaksanakan.

“Saat pertemuan di rumah dinas itu, AYT meminta mahar berupa uang sejumlah Rp.700juta dari kami selaku tergugat, agar perkara tersebut dapat dimenangkan oleh kami para tergugat. Masing-masing tergugat harus berikan mahar sebesar Rp.350juta. Jadi kami ada dua tergugat, maka nilainya yah itu,” ungkap anak tergugat, Paulus Belay yang juga hadir pada pertemuan tersebut.

Dirinya melanjutkan, ketika mendengar jumlah mahar yang begitu besar, sontak dirinya bersama orang tuanya kaget. Namun, para tergugat kembali sengaja menawarkan dengan nilai Rp.500juta dan penawaran itu langsung disetujui oleh kedua oknum hakim dan panitera pada saat itu.

Ia menuturkan, setelah berproses pada persidangan, sempat pernah terjadi keributan antara para tergugat dengan penggugat usai pelaksanaan sidang pengambilan keterangan para saksi. Pada saat itu, keributan tersebut sempat dilerai oleh oknum AYT dan HW. Setelah melerai pertengkaran tersebut, AYT kemudian memanggil dirinya untuk menanyakan kembali tentang mahar yang sudah pernah disepakati tersebut dan sekaligus meminta agar sebentar nanti akan dilakukan lagi pertemuan bersama keluarga tergugat, dan permintaan AYT tersebut kemudian diiyakan oleh Paulus Belay.

“Pertemuan kedua tanggal 19 September 2019 di rumah tergugat I, Yoseph Belay. Disitu kami para tergugat diarahkan untuk harus berikan uang pengikat atau uang muka sebesar Rp.250.000.000 untuk dalam putusan nantinya, AYT akan memenangkan kami tergugat. Namun kami menjawab bahwa tidak ada uang sebesar itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, keesokan harinya pada tanggal 20 September 2019 akhirnya keluarganya dengan sangat terpaksa mengumpulkan uang sejumlah Rp.10juta dan kemudian mengantarkannya langsung kepada oknum panitera HW yang berada di rumah dinasnya.

“Setelah menerima uang kami, HW mengatakan bahwa akan mengantarkannya langsung kepada hakim AYT guna dipergunakan untuk keberangkatan dirinya ke Kota Tual keesokan harinya karena ada urusan keluarga disana,” jelasnya.

Ia melanjutkan, setelah penyerahan uang tersebut, oknum panitera kemudian menyampaikan lagi pesan oknum hakim kepada para tergugat yang isinya adalah agar para tergugat segera mamberikan lagi dua buah sertifikat sengketa kepada oknum panitera untuk digunakan sebagai jaminan dalam proses persidangan selanjutnya hingga memperoleh putusan nantinya. Oknum panitera kemudian malahan sempat mengatakan bahwa ada seorang oknum polisi yang bertugas di satuan Polair berinisial OI yang merupakan anak kandung dari penggugat yang sudah lebih dulu memberikan uang kepada oknum hakim AYT sebesar Rp.115.000.000 cash pada tanggal 20 September 2019, pukul 01.00 WIT tengah malam.

“Kami tidak setuju berikan dua sertifikat tersebut sebagai jaminan. Sekembalinya hakim AYT dari Tual 2 Oktober 2019 dan pada 5 Oktober 2019, pukul 14.09 WIT, ada sms dari HW kepada tergugat II menyampaikan pesan hakim AYT untuk ketemu di rumah dinas dengan tujuan penyerahan jaminan dua sertifikat kami yang pernah diminta, namun kami sengaja mengelabui hingga jam 11 malam dan akhirnya, HW terpaksa menelpon tergugat II untuk mengancam,” tuturnya.

Dirinya mengatakan, ancaman oknum hakim AYT via telepon oleh oknum panitera sangat jelas kepada tergugat II bahwa apabila dua jaminan sertifikat tersebut tidak diberikan, maka putusan tersebut akan berkata lain dan bahkan uang Rp.10juta yang sudah pernah diberikan kepadanya tersebut, akan dipulangkan kepada tergugat.

“Dalam pembacaan kesimpulan persidangan pada tanggal 14 Oktober 2019, malahan pihak penggugat melalui kuasa hukumnya sempat menyerahkan bukti tambahan ketika ditanya oleh hakim AYT, dan diberikan kesempatan lagi kepada tergugat untuk menyerahkan alat bukti tambahan, namun ketika kuasa hukum kami serahkan alat bukti tambahan dari pertanahan, serta-merta ditolak mentah-mentah dengan anarkis oleh hakim AYT ,” sesal Belay.

Tergugat sangat menyesali ketika pada tanggal 21 Oktober kemarin, putusan persidangan berkata lain. Kedua sertifikat yang tergugat sudah miliki sejak sebelas tahun belakangan ini, bukanlah sesuatu yang berarti dalam perkara sengketa tersebut. Bahkan dalam vonis yang dibacakan hakim AYT, kedua sertifikat tergugat tersebut cacat hukum.

Olehnya itu, dalam waktu dekat para tergugat bersama kuasa hukumnya akan melakukan upaya banding atas ketidakpuasan mereka terhadap keputusan hakim yang dianggap semena-mena dan sangat tidak manusiawi. Dengan adanya penyalahgunaan kekuasan serta pemerasan tersebut, dirinya berharap agar para pelaku dapat diusut tuntas dan dikenai sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kedepannya, citra pengadilan tidak buruk dimata masyarakat dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya akibat ulah mafia peradilan tersebut. (SwM03)

(Sumber foto : web)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *