Fatlolon Usul Pimpinan Daerah Temui Presiden Bahas PI Blok Masela

AMBON, SwaraMaritim.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, merasa bahwa selama ini dalam pengembangan Blok Masela yang rencana akan beroperasi di tahun 2028, pemerintah pusat terkesan terus menekan pemerintah daerah. Padahal pemerintah pusat sendiri telah main kongkalikong. Mengingat setelah ditetapkan plan of development (rencana pengembangan) di bulan Juli 2019 sampai saat belum dibuat apapun.

“Pempus menekankan pemda, padahal pempus sendiri main kong kalikong disana, sehingga plan of development mulai ditetapkan bulan Juli, sampai sekarang belum ada apa-apa,”tegas  Fatlolon dalam sambutannya, pada Workshop Hulu Migas Diselenggarakan SKK Migas di Santika Hotel, Kamis (31/10/2019).

Setelah kegiatan tersebut, dirinya akan melaporkan kepada Gubernur, Murad Ismail, untuk mengakomodir seluruh Bupati-Walikota dan DPRD, untuk bertemu langsung dengan Presiden, Joko Widodo, untuk memakai hak Presiden untuk langsung mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres), menetapkan Maluku sebagai daerah penghasil, dan Maluku menerima PI 10 persen.

“Bukan PI 10 persen dari 5 persen, tetapi 10 persen dari 10 persen. Jadi bukan dalam kunjungan Presiden seperti kemarin, tetapi kita harap dapat bertemu langsung di istana, karena ini menyangkut hajat hidup orang Maluku, sampai turun temurun, jadi mesti terus diperjuangkan sampai harus diputuskan PI ke kita dan Maluku sebagai daerah penghasil, karena ini menyangkut dengan masa depan ana cucu kita Maluku, kalau kita tidak berjuang sekarang maka orang lain akan mengambil manfaat dari Blok Masela, jadi tanggungjawab moril ini harus diwujudkan,”tegasnya

Selain itu, Fatlolon juga mengatakan tentang  multiplier effect, dimana pemerintah tidak serius untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

“Kalau kuliah di Universitas Pattimura, jurusannya tidak bisa terpakai ketika blok abadi masela beroperasi, kecuali hanya menjadi satpam, cleaning service, apakah itu yang pempus mau nanti orang Maluku menjadi penonton kemudian tenaga kerja sipil dari luar,”ujarnya.

Tak hanya itu, beasiswa yang diberikan Pemda KKT kepada mahasiswa untuk studi Sekolah Tingi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sampai saat ini tidak ada jaminan. Seharusnya Kementerian ESDM memperjelas jabatan apa, jumlah berapa banyak dan mereka dipersiapkan dimana saja.

“Dari workshop ini harusnya menyimpulkan seperti itu, kami hadir karena kita punya kepentingan besar untuk rakyat, tapi kalau cuma seperti ini saya berpikir workshop tidak mempunyai manfaat. Lebih baik kirim copyan saja kita baca-baca di daerah, dari pada kita buang waktu dari Saumlaki terbang satu jam setengah tidak bikin program apa-apa,”ungkapnya.

Dikatakannya, seharusnya dalam workshop ini disampaikan nanti jumlah tenaga kerjanya berapa banyak, kualifikasinya apa, harus dipersiapkan dimana, tanggungjawab pemda apa, tanggung jawab pempus apa, ayo kita share, mudah-mudahan bisa disimpulkan. (SwM01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *