Tuasikal Buka Rapat Pemutahiran Data 

MASOHI, SwaraMaritim.com – Daerah di tuntut menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai amanat UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini di ungkapkan Bupati Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua,SH dalam sambutannya saat membuka rapat pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019, di lantai tiga Bapplikbangda  pada Kamis, (28/11/2019), yang di hadiri oleh seluruh pimpinan OPD, Kepala Pemerintah Negeri dan jajaran terkait dalam Pemerintahan Malteng.

Bupati menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini, karena sangat penting sebagai wadah konsultasi dan koordinasi bagi aparat penyelenggara pemerintah dan aparat pengawasan, guna melaksanakan kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kendati demikian, kata Tuasikal, output dari kegiatan ini nantinya menghasilkan dokumen data tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang paling mutakhir dan dokumentasi bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah diferivikasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

“Tuntutan dan harapan publik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, teristimewa urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat mencapai titik ideal, melalui berbagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daera,”ujarnya.

Disisi lain, sasaran reformasi birokrasi di bidang pengawasan difokuskan pada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dengan cara peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

“Terkait dengan itu, kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan tolak ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian yang harus menjadi prioritas dan komitmen bersama pemerintah daerah dengan OPD maupun aparat penyelenggara pemerintahan lain di Malteng,”jelasnya.

Dikatakannya, hal ini untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah akan tertata dan berjalan lebih baik, serta efektif, dan sekaligus menjadi momentum balik untuk menghindari adanya sanksi, baik disiplin, administratif, perdata, maupun pidana.
“Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan di laksanakan oleh semua pimpinan OPD dan kepala pemerintah negeri atau raja, yaitu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang menunjukkan masih terdapat 17% rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti sejak tahun 2006, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Kabupaten Maluku Tengah yang menunjukkan masih terdapat 65% rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti sejak tahun 2010,”ungkapnya.

Oleh karena itu, Tuasikal  menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP Kabupaten Maluku Tengah yang belum selesai ditindaklanjuti, untuk menghindari secara dini adanya tumpukan penyelesaian TLHP, dalam batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku, pinta Tuasikal.

“Bagi saudara-saudara yang lalai dan tidak serius menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP Kabupaten Maluku Tengah tersebut, maka saya pastikan akan ada sanksi administratif di bidang kepegawaian, dan khusus untuk rekomendasi yang sifatnya material dan merugiakan keuangan daerah dan/atau Negara, maka tentunya akan ada ancaman sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku,”tegasnya.

Bupati berharap agar Sekretaris Daerah dan Inspektorat dapat lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses tuntutan ganti rugi dan menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan yang belum selesai ditindaklanjuti.

“Kalau semua ini sudah dapat di laksanakan maka pasti akan melahirkan inovasi-inovasi terbaru dalam pelaksanaan tata kelola tindaklanjut,” tandasnya.

Tuasikal sangat optimis kalau semua pimpinan OPD bisa serius, memiliki komitmen dan tanggung jawab yang kuat dalam menyikapi segala dinamika di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, yang harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, akuntabel dan sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

“Kalau hal ini bisa di capai tambah bupati maka pasti opini BPK RI tentang opini WTP akan dapat di pertahankan terutama tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah maltengtahun 2019,”tuturnya.

Selain itu juga Bupati mengajak semua OPD dan penyelenggara pemerintahan lainnya untuk bahu membahu serta terus mengembangkan semangat kebersamaan dalam pembangunan, melayani masyarakat dengan tulus dan penuh keikhlasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan untuk mewujudkan Maluku Tengah yang Lebih Maju, Sejahtera dan Berkeadilan dalam Semangat Hidup Orang Basudara. (SwM03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *