Masyarakat Malteng Minta Pemerintah Kaji Perpres Nomor 75 Tahun 2019

Masohi, Swara Maritim.com – Pimpinan OPD terkait dan masyarakat di kabupaten Maluku Tengah meminta agar Pemerintah Pusat mengkaji kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana dalam Perpres tersebut mengisyaratkan kalau iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020.

Hal ini di ungkapkan Hj. Mirati Dewaningsi, ST anggota MPR/DPD RI kepada media ini Kamis, (18/12/2019) di Masohi usai jaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di kabupaten berjuluk Pamahanunusa.

Menurut Mirati, kegiatan reses yang di lakukan di malteng ini guna menjaring aspirasi dari masyarakat maupun pemerintah daerah terkait hal-hal yang sering menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Saya melakukan reses di Malteng dalam kurun waktu beberapa hari untuk mendengar berbagai masukan dan usulan dari masyarakat maupun Pemda Malteng, guna di sampaikan ke pemerintah pusat, terhadap perkembangan pembangunan di berbagai bidang dalam wilayah Kabupaten Malteng. Selain menjaring aspirasi dari masyarakat dan pemda, saya juga menyampaikan tiga hal pokok yang kemudian menjadi bahan pelaporan masa rese yang saya lakukan,”sebutnya.

Tiga hal pokok yang di sampaikan sebagai bahan dan materi tersebut tambah mantan anggota DPR RI meliputi penghapusan Ujian Nasional,
Kenaikan BPJS (Pepres Nomor 75) tahun 2019 dan UU tentang sistim olah raga nasional yang akan di laksanakan oleh pemerintah pusat.

Terkait tiga hal tersebut kata Mirati, bahwa dalam jaring aspirasi pada Selasa, (17/12 /2019)kemarin, antara dirinya selaku anggota Komisi III MPR/DPD RI dengan pimpinan OPD bersama tokoh masyarakat termasuk Lurah dan ketua RT se kecamatan kota Masohi untuk mendengarkan berbagai masukan dan keluhan yang di alami dan di rasakan oleh masyarakat.

“Kami melakukan diskusi dengan unsur terkait yaitu Kepala Dinas Kesehatan Malteng, Kepala Dinas Sosial Malteng, Dirut RSUD Masohi, Kepala BPJS, camat kota Masohi, Dokter Spesialis, para Lurah, ketua RT dan juga masyarakat,”jelasnya.

Dalam pertemuan itu Mirati membahas tentang tiga hal tersebut yaitu penghapusan ujian nasional, kenaikan iuran BPJS dan juga Undang-Undang tentang tentang sistim olah raga nasional.

Dari ketiga poin tersebut ucap Mirati, yang sangat pamiliar adalah masalah kenaikan iuran BPJS yang nantinya akan di berlakukan oleh pempus pada 1 Januari 2020.

“Menurut para pimpinan OPD terkait maupun camat serta lurah dan masyarakat bahwa kebijakan Pempus melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 tersebut sungguh sangat besar dan sangat membebani masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu,”ujarnya.

Kebijakan Pempus ini kata Mirati, kalau pendapatan atau penghasilan masyarakat di Malteng masih sangat rendah dan di anggap tidak seimbang dengan kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100% lebih berdasarkan laporan dari OPD terkait maupun camat dan para lurah.

Kendati demikian , dia mengatakan, berdasarkan fakta real yang di sampaikan oleh Dirut RSUD Masohi bahwa pihak Rumah Sakit masih banyak menanggung beban tunggakan iuran BPJS akibat dari masyarakat pengguna BPJS tidak rutin bayar iuran atau dengan kata lain malas untuk bayarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak pimpinan OPD maupun Lurah dan ketua RT meminta agar pempus dan pihak BPJS harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang BPJS Mandiri agar masyarakat bisa mengetahui dan mahami apa arti dan fungsi BPJS itu sendiri terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Olehnya itu tegas Mirati, kalau untuk mendapatkan data akurat tentang jumlah masyarakat miskin yang berhak mendapatkan kartu BPJS maka sangat di butuhkan pemutahiran data yang akurat oleh Dinas Sosial sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki gaun untuk mengerahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat di Malteng.

Selain itu juga masyarakat sangat mengharapkan agar OPD terkait mampu melakukan sosialisasi tentang kenaikan iuran BPJS kepada masyarakat umum di Malteng dan memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan BPJS

Dalam pertemuan tersebut  Mirati mengatakan masyarakat sangat menolak dan meminta agar pempus melalui Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikan Iuran BPJS per 1 Januari 2020, terangnya.

Dikatakannya kalau output dari pertemuan dalam jaring aspirasi lewat kegiatan reses ini akan di bukukan dan di sampaikan sebagai hasil laporan reses pada rapat Komisi III MPR/DPD RI yang kemudian akan di sampaikan dalam Paripurna kepada bapak Presiden untuk di jadikan bahan pertimbangan.

“Kalaupun hal ini di sampaikan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo dan MPR akan melakukan kajian-kajian strategis, apakah Perpres ini akan di batalkan ataukah akan tetap di jalankan namun memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat melalui pendapatan perkapita dalam keluarga,”sebut Mirati. (SwM03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *