Satpol PP KKT Sudah Lakukan Sesuai Mekanisme Dan Aturan

SAUMLAKI, SwaraMaritim.com – Menanggapi pemberitaan miring tentang ketidakpahaman aturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) saat melakukan patroli penertiban pada pedagang kaki lima, membuat Kepala Dinas (Kadis) Satpol PP, Cornelis Belay angkat bicara. Menurutnya, pemberitaan yang dilakukan tersebut sangat memojokan pihaknya lantaran dinilai tidak memahami aturan tentang tugas dan fungsi dari satuannya.

“Berita itu sepihak, tidak berimbang. Sebab saya sebagai Kadis Satpol PP tidak dikonfirmasi,” ungkap Belay.

Dirinya menjelaskan, tugas dan fungsi yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018, Pasal 5 tentang tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP, yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

“Kami lakukan penertiban pedagang yang jualan pada tempat-tempat yang dianggap protokoler. Terkait dengan dua bangunan yang kemarin dipersoalkan, bangunan tersebut sudah pernah dibongkar sejak tahun 2019 lalu dan telah melewati prosedur yang benar. Dalam patroli itu, staf saya melihat ada pembangunan kembali pada dua bangunan tersebut, sehingga mengambil langkah untuk segera melakukan penertiban kembali, dan penertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” tuturnya.

Untuk pernyataan Jauwerisa selaku Wakil Ketua II DPRD KKT tentang Satpol PP melakukan tugas secara sepihak dan tidak melibatkan DPRD, terkhususkan Komisi A sebagai mitra, karena jika nantinya ada temuan di lapangan maka dilakukan pencarian solusi bersama, dirinya menjelaskan bahwa Satpol PP sebagai bagian birokrasi, tidak bertanggungjawab kepada DPRD, kecuali Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Lagipula menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2011 Yo PP No 16 tahun 2018 tentang tugas Satpol PP dalam menjalankan tugas pengamanan terhadap Peraturan Pemerintah, Perda serta peraturan lainnya.

“Bagaimana dia bisa menyatakan kami tidak paham aturan dalam tugas, sedangkan dia sendiri tidak tahu Perda No 26 Tahun 2011 itu ada. Itu pengakuan Sdr Ricky saat dikonfirmasi wartawan setelah dengar pendapat dengan Komisi A, Jumat 24 Januari lalu,” ungkap Belay.

Dia berujar, dalam hearing yang dilakukan pihaknya bersama Komisi A DPRD kemarin, bahkan telah bersama-sama menyamakan persepsi guna mencari solusi yang terbaik. Untuk itu, sebaiknya pemberitaan yang dilakukan pada media massa, seharusnya diambil keterangan yang bersumber dari kedua belah pihak, yakni dari pihak Komisi A DPRD dan pihaknya, dan bukan secara sepihak. Apalagi tambahnya, dirinya sebagai pimpinan Satpol PP diberitakan meminta maaf atas kesalahan pihaknya saat hering tersebut. Menurutnya, bukan permohonan maaf Satpol PP, atau ketidakmampuan dalam tugas dan fungsi, melainkan permohonan maaf tersebut terkait kesalahpahaman atau beda pendapat yang terjadi di lapangan.

“Kok di berita menuduh saya meminta maaf karena keterbatasan dan kekurangan pelaksanaan tugas. Itu sangat tidak benar,” sesalnya.

Ia menambahkan, bahkan, saat ditanya wartawan tentang Perda yang telah dibuat bersama pihak legislatif dan eksekutif, Jauwerisa sebagai seorang anggota dewan seharusnya mengetahui dengan jelas isi Perda itu, bukan sebaliknya hanya menduga Perda itu ada dan beralasan baru menjabat sebagai dewan jadi belum tahu adanya Perda tersebut.

“Jangan mengada-ada. Kok, seorang Wakil Rakyat tidak tahu tentang produk hukum daerah? Bagaimana mau melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan,” bebernya.

Dia mencontohkan, dalam tugas penertiban oleh pihaknya kemarin terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat yang dianggap protokoler. Jika kedapatan telah mengganggu ketertiban umum karena jualan berada pada bahu jalan, maka harus ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku. Dan hal itu merupakan tugas Satpol PP yang wajib dilaksanakan.

“Bangunan tersebut dibongkar paksa oleh Satpol PP. Sudah pernah kami lakukan pembongkaran pada 2019 lalu sesuai prosedur. Tapi, faktanya dibangun kembali, sehingga staf kami melakukan penertiban,” tutupnya. (SwM03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *